RPJMD Provinsi Kaltim Disosialisasi Walikota Ingatkan Pentingnya Koordinasi

BONTANG - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim saat ini, mulai disosialisasikan. RPJMD Kaltim 2009-2013, disusun sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD tersebut melalui beberapa rangkaian kegiatan.

Hal ini diungkapkan Staf Ahli Bidang SDM Provinsi Kalimantan Timur Prof Dwi Nugroho, mewakili Gubernur Kalimantan Timur H Awang Faroek Ishak saat membuka Sosialisasi RPJMD di Ruang Auditorium Pemkot Bontang, Senin (10/8). Dwi Nugroho mengatakan, sasaran yang ingin dicapai pada sosialisasi tersebut adalah tersusunnya RPJMD Kaltim Tahun 2009-2013, yang menjamin terciptanya integrasi, sikronisasi, dan sinergi pembangunan kabuten kota maupun antar daerah dan Pemerintah Pusat. Selain itu lanjut dia juga untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya pembangunan, dan menciptakan pemerintahan dan pembangunan yang kondusif sebagai jaminan terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.

Walikota Bontang dr HA Sofyan Hasdam Sp S dalam sambutannya menegaskan, RPJMD ini disusun dalam rangka penyelenggaraan Pemprov Kaltim sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

”Harapan saya dengan disosialisasikannya RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2009-2013 ini, maka dapat dapat dihasilkan perencanaaan pembanguanan yang terarah, terpadu dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di Kaltim, serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar Kabupaten/Kota maupun antar pemerintah pusat dan daerah,” harapnya.

Menurutnya, sosialisasi ini merupakan langkah maju untuk menunjukkan RPJMD di tingkat provinsi yang disesuaikan dengan visi dan misi. “Karena tak mudah untuk menyusun RPJMD ini. Untuk itu saya berharap kebijakan lokal tidak bertentangan dengan kebijakan provinsi, dan koordinasi di dalam perencanaan dapat dilaksanakan. Seperti lembaga pendidikan di tingkat RT yang baru lama berdiri, secara tiba-tiba muncul bantuan dari provinsi sebesar satu miliar. Saya bingung dari mana prosesnya tiba-tiba ada bantuan seperti ini,” ujarnya.

“Koordinasi perlu pula diperbarui khususnya Dinas Pendidikan agar mengevaluasi atau melakukan rapat kerja soal subsidi sekolah. Saya berharap sekolah jangan dikelola apa adanya dan jangan membangun sekolah swasta akal-akalan saja, yang berharap dari subsidi pemerintah,”pungkasnya.

Sumber : Kaltimpost.web.id
Selasa, 11 Agustus 2009 , 10:25:00