HomeBONTANG - Deklarasi Komite Peduli Kebijakan Publik (KPKP) digelar pada Rabu (1/7). Dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam memperjuangkan dan memberantas KKN, diharapkan komisi ini melakukan check and balance serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.
Wali Kota Bontang melalui Sekretaris Kota (Sekkot) Bontang Ir Adi Darma M Si mengucapkan selamat atas dideklarasikannya KPKP Bontang, dan berharap deklarasi ini dapat dijadikan sebagai momentum yang baik dalam rangka memantapkan eksistensi dan kiprah KPKP di masa yang akan datang.
“Kebijakan publik adalah hal yang paling penting bagi setiap pemerintahan. Keberhasilan suatu pemerintahan akan ditentukan oleh keunggulan kebijakan publiknya. Seperti halnya Pemkot Bontang yang mempunyai kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat seperti empat pilar pembangunan Bontang, yakni Bontang Sehat 2008, Bontang Cerdas 2010, Bontang Lestari 2010 dan Bontang Bebas Kemiskinan 2020,” paparnya.
Selain empat pilar pembangunan Bontang, Sekkot menambahkan bahwa ke depan Pemkot Bontang juga telah menetapkan kebijakan-kebijakan seperti menyelesaikan dan mengoperasikan pelabuhan yang ada di Loktuan, merencanakan pembangunan bandar udara yang rencananya akan dibangun di kawasan Bontang Lestari serta mengelola potensi perikanan dan pariwisata yang ada di Kota Taman.
”Ke depan Pemkot Bontang akan pula menyiapkan lahan untuk pembangunan berbagai kawasan industri di Bontang Lestari. Untuk itu dengan kehadiran KPKP ini diharapakan dapat membantu menyukseskan dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat Bontang yang mungkin masih ada yang belum mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Pemkot Bontang,” terangnya.
“Keempat pilar pembangunan Bontang merupakan 4 sehat, selanjutnya adalah menyempurnakannya.Untuk itu, dengan KPKP ini marilah kita bergandengan tangan secara bersama-sama untuk menyempurnakannya untuk mendorong pembangunan di Bontang menjadi lebih baik lagi,” lanjutnya.
Menurut Sekda KPKP yang terdiri dari akademisi, politisi dan tokoh masyarakat dan agama ini bukanlah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melainkan mitra pemerintah.
”Boleh dikatakan KPKP ini bukanlah LSM tapi mitra Pemkot Bontang yang diharapkan bisa memberikan masukan dan kritik yang membangun demi kesejahteraan warga Bontang,” pungkasnya.
Sumber : Kaltimpost.web.id
Komentar :
Posting Komentar