Semua Masyarakat Dilibatkan, Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan

BONTANG - Agar visi, misi, strategi dan tujuan penanggulangan kemiskinan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dapat terwujud, maka disusun rencana kegiatan yang lebih rasional dan berjangka pendek (3 tahun) untuk memudahkan terukurnya capaian. Rencana kegiatan yang dimaksud adalah program penanggulangan kemiskinan kota/kabupaten atau biasa disebut juga dengan PJM Pronangkis Kota/Kabupaten.

“Pronangkis Kota/Kabupaten adalah penerjemahan dari SPKD namun secara teknis dokumen ini mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan daerah pada sub bab kebijakan,” ujar Dadang Abdullah SH, tenaga ahli capacity building Konsultan Manajemen Wilayah Kaltim (KMW), saat Presentasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Bontang 2009 – 2011 oleh Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), di Bappeda Bontang belum lama ini.

Dalam penyusunan PJM-Pronangkis lanjut Dadang, semua masyarakat dilibatkan secara langsung. Penyusunan PJM-Pronangkis dimulai dari bawah yang disatukan dalam program pembangunan kelurahan.
“Program pembangunan kelurahan harus bersinergi dengan program pembangunan kecamatan. Yang terpenting, bagaimana PJM-Pronangkis dapat bersinergi dengan dinas/instansi. Sebab, selama ini, koordinasi itu yang kurang optimal dilaksanakan,” kata dia.

Sementara itu Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) yang merupakan perpanjangan tangan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dalam memotori perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang dituangkan SPKD diharapakan mampu untuk mengawal SPKD dan Perencanaan Jangka Menengah (PJM) program penanggulangan kemiskinan.

“Banyak strategi dan program untuk mengentaskan kemiskinan baik itu skala nasional maupun daerah, bahkan pemerintah daerah sudah membuat semacam strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau yang disebut SPKD. Tetapi kenyataannya mengapa prestasi dalam mengatasi kemiskinan sepertinya jalan ditempat, oleh karena itu mungkin perlu adanya evaluasi bersama untuk mendiskusinya, apakah strategi yang belum jitu, atau anggarannya yang masih kecil dibanding permasalahan atau kebutuhan yang di perlukan,” ungkapnya.

Lewat KBP ini lanjutnya, merupakan wadah yang strategis karena melibatkan pemerintah dan DPRD, perguruan tinggi, peneliti atau pengamat sosial, aktivis LSM, wartawan serta pelaku sektor bisnis. Ia menyampaikan, konsep pemikiran KBP pada dasarnya merupakan usaha untuk membangun jaringan antar kelompok, organisasi atau lembaga-lembaga, yang dimulai dengan memperkuat relasi-relasi antar individunya.

Dengan demikian, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh lembaga atau organisasinya masing-masing.

“Dengan KBP ini diharapkan dapat mencapai tujuan akhirnya yaitu dapat dikembangkannya satu forum pembelajaran untuk membagi informasi sekaligus mengkaji program-program penanggulangan kemiskinan dan program pembangunan serta terbangunnya komunitas pembelajaran yang merupakan jaringan dari para peduli (stakeholders) tingkat kota atau kabupaten, baik dari unsur perangkat pemda maupun non pemerintah atau swasta,” tegasnya.
Sumber : Kaltimpost.web.id
Senin, 07 September 2009 , 10:11:00