HomeBONTANG – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang akan mengadakan pertemuan dengan pihak pemasok gas terkait operasional Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG).
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bontang Sjahid Daroini saat mendampingi kunjungan Plt Direktur PLN Luar Jawa Bali Murtaqi Syamsuddin dan General Manager (GM) PLN Wilayah Kaltim Ahmad Siang ke PLTMG Bontang yang berlokasi di Kelurahan Kanaan, Selasa (1/9).
Pemkot Bontang mendesak PLTMG yang memiliki kapasitas 2 x 7 MW ini bisa mulai beroperasional sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Sehingga, ke depannya diharapkan bisa mengurangi pemadaman listrik bergilir yang kerap terjadi akibat defisit daya.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bontang Sjahid Daroini saat mendampingi kunjungan Plt Direktur PLN Luar Jawa Bali Murtaqi Syamsuddin dan General Manager (GM) PLN Wilayah Kaltim Ahmad Siang ke PLTMG Bontang yang berlokasi di Kelurahan Kanaan, Selasa (1/9).
Pemkot Bontang mendesak PLTMG yang memiliki kapasitas 2 x 7 MW ini bisa mulai beroperasional sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Sehingga, ke depannya diharapkan bisa mengurangi pemadaman listrik bergilir yang kerap terjadi akibat defisit daya.
“Kalau bisa, kami minta sebelum hari raya Idul Fitri masyarakat Bontang sudah bisa menikmati listrik dari PLTMG ini. Jadi, pemadaman listrik nantinya bisa dikurangi,” pinta Sjahid Daroini.
Senada dengan pemkot, Ahmad Siang mengatakan bahwa pihak PLN juga sangat menginginkan PLTMG Kanaan ini segera beroperasi.
“Kami berharap pemadaman listrik bisa dikurangi dengan beroperasinya PLTMG ini. Selain itu, daftar tunggu untuk pemasangan instalasi listrik juga bisa dikurangi sekitar 30 persen,” ungkap Ahmad Siang kerap ke Bontang untuk melihat perkembangan PLTMG Kanaan ini.
PLTMG Kanaan ini sendiri sebenarnya sudah siap beroperasi sejak empat bulan lalu. Namun, PLN masih menghadapi kendala pasokan gas untuk bahan bakar PLTMG.
“Sebenarnya, kendala yang dihadapi PLN hanya bersifat administratif antara pihak PLN sebagai pembeli gas dengan pihak pemasok gas, yaitu sejumlah perusahaan migas seperti Total E & P Indonesie,” jelas Murtaqi Syamsuddin.
Dalam kesepakatan awal dalam kontrak pembelian, pembayaran gas akan melewati satu pintu pemasok gas, yaitu Total E & P Indonesie. Namun, dalam perkembangannya, pihak pemasok gas menginginkan agar pembayaran tidak melewati satu pintu, tapi langsung masing-masing ke pihak pemasok gas, yaitu PT. Pertagas dan BP Migas.
Menanggapi persoalan mekanisme pembayaran yang disampaikan tersebut, Sjahid Droini meminta kepada pemasok gas untuk tidak mempersoalkan sistem pembayaran pembelian gas itu.
“Yang paling penting saat ini adalah gas tersebut segera dialirkan ke PLTMG agar bisa segera beroperasi, karena listrik ini merupakan kepentingan banyak orang. Masalah sistem pembayaran itu kan ‘bisa diselesaikan sambil jalan,” ujar Sjahid Daroini.
Sumber : Kaltimpost.web.id
Kamis, 03 September 2009 , 09:53:00
Komentar :
Posting Komentar