Awang Tidak Beri Batas waktu

BONTANG, SELASA - Tim dari Pemerintah Provinsi Kaltim yang mengkaji usulan Wali Kota Sofyan Hasdam terkait mutasi Sekkot Bontang Adi Darma akan mengkaji dari seluruh aspek mutasi. Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak saat ditemui di Stadion Mulawarman usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam Upacara HUT ke-48 Pramuka, Selasa (18/8).

Apakah alasan Wali Kota Bontang mengusulkan mutasi terkait dugaan Sekkot Bontang berpolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bontang 2011? "Tidak tahu. Justru kami turunkan tim untuk mengkaji semua aspek. Sosbud (Sosial budaya) sampai Hankam (Pertahanan dan Keamanan)," katanya.

Apakah sudah ada hasil sementara dari tim yang terdiri dari unsur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Daerah (Inspekda). "Belum. Masih bekerja," katanya. Kapan selesai Pak? Sabar lah..," ujarnya sambil berjalan menuju mobil yang akan ditumpanginya. Apakah ada batas waktu yang diberikan untuk tim khusus itu? Awang mengaku tidak memberikan batas waktu dan menunggu sampai kajian itu selesai baru mengambil keputusan terkait usulan Wali Kota.

Terlepas dari hak prerogatif Wali Kota untuk mengusulkan pergantian Sekkot, sejumlah parpol peraih kursi di DPRD Bontang memberikan pendapat soal itu. Ketua Partai Demokrat yang juga anggota DPRD Bontang 2009-2014 Pauzan Akhsan mengatakan, usulan mutasi harus disertai dengan alasan yang jelas.

"Tanpa alasan yang jelas, Gubernur juga berpikir untuk memproses. Tidak seperti dulu. Mutasi Sekkot sekarang butuh alasan yang jelas. Kami menyarankan untuk pelayanan masyarakat optimal, tingkatkan koordinasi aja. Artinya bukan karena politis," katanya.

Ketua Partai Hanura Bontang Basri Rase mengatakan mutasi sah saja dilakukan Wali Kota. "Hanya saja untuk tingkat eselon dua, perlu ada pertimbangan yang matang dari Baperjakat Provinsi Kaltim," kata anggota DPRD Bontang 2009-2014.

Wakil Ketua PDIP yang juga dilantik menjadi anggota DPRD Bontang 2009-2014 Muhammad Nurdin mengatakan, Wali Kota Bontang tercatat paling sering melakukan mutasi selama memimpin Kota Bontang untuk dua periode. Nurdin yang untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPRD Bontang itu mengatakan, jika usulan mutasi diterima oleh Gubernur Kaltim, maka pergantian Sekkot merupakan yang keempat selama Hasdam memimpin Bontang.

"Kalau saya jangan terlalu sering mutasi. Apalagi di tingkat Sekkot. Ini bisa berdampak tidak baik terhadap kinerja pemerintahan. Ujung-ujungnya ke pelayanan publik," katanya.

Nurdin mengatakan, sebaiknya di akhir periode kepemimpinan yang tidak lama lagi, Wali Kota tidak melakukan mutasi jika kesalahan yang dilakukan tidak dalam kategori pelanggaran berat. "Apalagi kalau sampai terkait dengan isu politis," katanya.

Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam yang sebelumnya dikonfirmasi menampik isu usulan mutasi sarat dengan muatan politis. Wali Kota dua periode itu menegaskan, mutasi bertujuan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik yang lebih optimal.

Sumber : tribunkaltim.co.id
Selasa, 18 Agustus 2009 | 22:20 WITA